Suferi
JAKARTA - Rencana aksi people power yang diwacanakan pada tanggal 10 Agustus nanti bisa membawa bangsa Indonesia menuju jurang kekacauan yang tak berujung.
Direktur Lentera Research Institute DR. David Nordfolk menganggap bahwa aksi people power yang dilakukan tidak memiliki dasar dan alasan apapun. Karena hal tersebut jelas sangat mengancam dan merusak keutuhan NKRI dan agenda kepentingan strategis nasional.
“People power harus memiliki dasar atau alasan yang cukup meyakinkan bagi kekuatan maupun elemen masyarakat untuk melakukan hal tersebut, sebab hanya akan mengganggu persatuan bangsa dan kepentingan nasional yang bersifat strategis” ujarnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa meskipun Indonesia merupakan negara demokrasi dan negara dengan kebebasan berserikat, aksi people power harus tetap sesuai jalur koridor hukum dan moral.
”Meskipun sebagai bagian dari hak berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat, people power sebaiknya tetap harus dalam koridor hukum dan moral, ” katanya.
Ia menjelaskan bahwa narasi yang disampaikan dalam aksi people power merupakan narasi pecah belah dan akan merusak demokrasi Indonesia.
”Narasi provokatif dan agitatif yang diserukan sejumlah elite politik, agamawan, dan kalangan intelektual harus dihentikan demi persatuan bangsa, ” jelasnya.
Disisi lain, Taiwan-Indonesia Trade Analysis (TITA) Tulus J Maha mengungkapkan bahwa aksi people power hanya akan mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional. Gejolak politik yang tidak perlu hanya akan merugikan faktor ekonomi nasional.
”Wacana People Power (makar) hanya akan mengganggu stabilitas perdagangan dan ekonomi nasional, ” katanya.
Proyeksi, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga pada tahun 2023 masih tetap solid, yakni berada pada kisaran 5-5, 3 Persen. Untuk itu, menurutnya, Wacana seperti people power hendaknya dihindari untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Masyarakat sendiri saat ini sedang banyak mengalami permasalahan, utamanya mereka sedang dihadapkan pada situasi sosial dan ekonomi yang kini masih tidak menentu akibat adanya ketidakpastian ekonomi global semenjak ancaman krisis, inflasi hingga stagflasi di dunia semenjak tahun 2023.
”Justru apabila ketika masyarakat sendiri tengah dihadapkan pada situasi yang serba sulit tersebut, namun malah ditambah dengan adanya aksi-aksi yang sama sekali tidak jelas dan tidak memberikan dampak manfaat yang positif untuk rakyat, maka hendaknya hal-hal demikian sama sekali tidak perlu dilakukan, ” pungkasnya.***
Prijo Atmodjo 
Muh. Nurcholis 
Agus Riyanto 
Linda Sari 
Suhendi 
